16 Agustus 2016

Suara Nias

Rugikan Negara Rp 10.7 Miliar, Adik Bupati Nisel Divonis 7 Tahun


Medan,
Firman Adil Dachi, yang diketahui adik Bupati Nias Selatan (Nisel) dihukum tujuh tahun penjara, karena dinyatakan terbukti merugikan negara Rp10,7 miliar dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Nisel.


Dalam persidangan Rabu (13/8), majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Zulfahmi menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan UU TPPU.


Terdakwa Firman juga dihukum membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti kerugian negara senilai Rp720 juta dari kerugian negara Rp10,7 miliar, dan telah dikembalikan sebesar Rp10,04 miliar.


Jika uang pengganti kerugian negara itu tidak dikembali, maka terdakwa wajib menggantinya dengan pidana kurungan selama satu tahun.


Selain Firman, dalam perkara ini majelis hakim juga menjatuhi hukuman kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Nisel, Drs Asa'aro Laia yakni lima tahun penjara. Sementara Asisten I Pemkab Nias, Feriaman Sarumaha divonis lebih ringan atau sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut, yakni empat tahun penjara.


Asa'aro dan Feriaman dalam perkara ini hanya dinyatakan terbukti melakukan korupsi atau melanggar Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan, dan tidak dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian negara.


Dalam amar putusan majelis hakim terkait jumlah kerugian negara, hakim tidak sependapat dengan JPU. Kerugian negara versi JPU sebesar Rp9,9 miliar, sedang menurut majelis hakim Rp10,7 miliar sesuai pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman yang diterima Firman Dachi, selaku pemilik tanah yang dibeli pihak Pemkab Nisel untuk BBI itu.


Dalam putusan itu, hukuman terdakwa Asa'aro dan Firman Dachi lebih tinggi dari tuntutan JPU. Sebelumnya, mereka masing-masing dituntut 4,5 tahun penjara. Sementara Firman ditambahi tuntutan pidana setahun penjara atas perkara TPPU dari hasil penjualan lahan.


Menyetujui


Majelis hakim menyebutkan, terdakwa Asa'aro sebagai ketua panitia pengadaan tanah telah menyetujui pembelian tanah milik terdakwa Firman Dachi seluas 64.377 M2 seharga Rp175.000 permeter di Desa Bawoni Faso Teluk Dalam, Nisel. Sehingga total dana yang dikeluarkan Pemkab Nisel untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman tersebut Rp11,3 miliar.


Padahal, terdakwa Asa'aro mengetahui pengadaan lahan untuk BBI tersebut tidak ada ditampung dalam APBD Nisel 2012. Sebab, yang dianggarkan di APBD pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintahan Pemkab Nisel, yakni pembangunan Bandara Silambo dan perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Sedangkan terdakwa Feriaman Sarumaha sebagai ketua tim penaksir harga tanah, menetapkan harga tanah tidak dengan harga sebenarnya dan tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) di daerah itu, melainkan sesuai harga pasar.


Gelembungkan Harga


Sementara terdakwa Firman Dachi telah menggelembungkan harga tanah. Pasalnya, tanah seluas 64.377 M2 tersebut dibeli Firman dari Instani Halawa hanya seharga Rp850 juta pada Mei 2011. Namun, dalam waktu beberapa bulan kemudian, ia menjual tanah itu ke Pemkab Nisel seharga Rp11,3 miliar, dengan perincian harga tanah Rp11,2 miliar dan ganti rugi tanaman Rp64 juta. Setelah dipotong pajak, terdakwa menerima pembayaran Rp10,7 miliar.


"Tindakan terdakwa Firman ini merupakan mencari keuntungan yang tidak wajar. Dan tindakan itu didukung panitia pengadaan tanah dan tim penaksir harga tanah," tegas hakim.


BBI Tapsel


Sebelumnya pada sidang yang digelar Selasa (12/8), majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Parlindungan Sinaga, menghukum Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Selatan (Tapsel), Untung Suwandi selama satu tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menggelembungkan (mark up) harga lahan juga untuk pengadaan BBI pada 2012 di Tapsel.


Selain hukuman penjara, Untung juga dijatuhi pidana denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.


Hukuman serupa dijatuhkan majelis hakim kepada Ikhsan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek pengadaan 10 hektare lahan BBI Tapsel.


Namun keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Kedua terdakwa juga tidak lagi dibebani kewajiban membayar uang pengganti. Sebab, kerugian negara Rp180 juta sudah ditutupi dengan dirampasnya sejumlah uang dari beberapa orang yang terkait perkara ini.


Kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan mark up pada pengadaan 10 hektar lahan pembangunan BBI di Dusun Sampean dan Gunungtua, Desa Pargarutan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapsel pada  2012.


APBD Tapsel mengalokasikan  anggaran Rp750 juta. Sebanyak Rp600 juta diperuntukkan bagi biaya ganti rugi pembebasan lahan, sedangkan Rp150 juta untuk operasional petugas, termasuk biaya pengurusan sertifikat. Namun pengadaan itu diduga disalahgunakan dengan penggelembungan harga tanah sehingga negara dirugikan Rp180 juta. (EB)





sumber : Analisa

Suara Nias

Sisara Afo Suara Nias

SuaraNias.Com merupakan media online yang berkedudukan di Kepulauan Nias, Media ini mengabarkan sejumlah informasi terhangat baik dari dalam Kepulauan Nias maupun diluar Kepulauan Nias. Ya'ahowu

Subscribe to this Blog via Email :