29 Agustus 2019

Suara Nias

Dugaan Korupsi Penimbunan Jalan Istana Rakyat Rp 8 Miliar Masuk Tahap Penyidikan Di Kejari

Nias Selatan, Kejaksaan Negeri Nias Selatan meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Penimbunan Jalan Istana Rakyat sebesar Rp.8 miliar bersumber dari APBD Nisel Tahun Anggaran 2015 dari tahap Penyelidikan ke tingkat Penyidikan.


Hal ini disampaikan Kajari Nisel Rindang Onasis, SH kepada wartawan di kantornya, Jalan Diponegoro, Teluk dalam, Rabu (28/08/2019).


Ia menjelaskan, Tim Pidsus telah melakukan ekspos hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Penimbunan Jalan Istana Rakyat sebesar Rp. 8 miliar bersumber dari APBD Nisel Tahun Anggaran 2015.


"Dan dari hasil penyelidikan, ditemukan bukti permulaan bahwa adanya dugaan tindak pidana. oleh karena itu, penyelidikan kasus tersebut di tingkatkan ke Penyidikan,” ujarnya.


Sementara, Kasi Pidsus Solidaritas Telaumbanua, SH kepada wartawan di Ruang Kerjanya, Rabu, 28/08/2019 juga membenarkan bahwa kasus tersebut sudah naik ke tingkat Penyidikan dengan Nomor Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) : Print -01/N. 2.30/Fd.1/08/2019 Tanggal 19 Agustus 2019.

 

Penyidikan kasus itu berjalan terus dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan siapa tersangkanya dan siapa yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.


Untuk diketahui, kasus penimbunan Jalan Istana Rakyat tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat ke Kejari Nisel pada Tahun 2016, namun baru Tahun ini kasus itu di Lidik hingga statusnya naik ke tingkat penyidikan.


Kasus Penimbunan Jalan Istana Rakyat tersebut telah berlangsung lama dilaporkan ke Kajari Nisel pada Tahun 2016 oleh LSM KPK-2 Nisel. Menurut hasil investigasi dan konfirmasi dilapangan disampaikan oleh Ketua LSM KPK-2 Nisel Julberkatiel Buulolo saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya bahwa proyek tersebut kuat dugaaan adanya tindak pidana korupsi pada proyek tersebut dimana proyek itu dikerjakan dengan swakelola oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 pada masa kepemimpinan mantan Bupati Idealisman Dachi.


Menurutnya Penimbunan Jalan Istana Rakyat tersebut tidak pernah dibahas di KUAS dan PPAS, namun tiba-tiba muncul di DPA Dinas PUPR Nisel Tahun Anggaran 2015. Kemudian status (Hibah) tanahnya yang tidak jelas, proyek itu juga tidak melalui tender, sehingga proyek tersebut menjadi temuan BPK Tahun 2016 dengan kerugian negara mencapai Rp.800 juta. Istana Rakyat sekarang sedang dikuasai oleh pihak lain dan ada beberapa bangunan diatasnya yang diduga punya mantan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi.


Buulolo berharap kasus yang dilaporkannya ke Kajari Nisel agar secepatnya menetapkan tersangkanya dan menyelidiki siapa mafianya dibalik proyek tersebut demi kepastian hukum di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang kita cintai. ” Pungkasnya. (HSC)

Suara Nias

Sisara Afo Suara Nias

SuaraNias.Com merupakan media online yang berkedudukan di Kepulauan Nias, Media ini mengabarkan sejumlah informasi terhangat baik dari dalam Kepulauan Nias maupun diluar Kepulauan Nias. Ya'ahowu

Subscribe to this Blog via Email :