SuaraNias.Com, BEKASI — Melalui Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), Kepulauan Nias bergabung dalam Forum Koordinasi Nasional Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas CDOB). Menurut rencana, Forkonas CDOB akan beraudiensi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) pada Kamis (19/4/2018) pukul 10.00 di kantor Dewan Pertimbangan Presiden.
Kepastian audiensi ini mengemuka pada pertemuan informal Pengurus Forkonas CDOB, yang terdiri dari Wakil Ketua Umum Majedi Effendi (CBOD Kutai Utara), Wakil Sekretaris Umum Sainal Porota (CBOD Konawe Timur, Sulawesi Tenggara), Wakil Sekum Christina Lomon Lyong (CBOD Sekayam Raya, Kalimantan Barat), dan Mayjen TNI (Purn) Drs Christian Zebua (CDOB Kepulauan Nias) di kediaman Christian Zebua di bilangan Bekasi, Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu, para ‘pejuang’ DOB tersebut saling bertukar pikiran untuk bisa mewujudkan daerah masing-masing menjadi DOB. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa perlu dilakukan konsolidasi nasional Forkonas CDOB yang direncanakan digelar pada 23 April atau awal Mei 2018 di Kantor DPD Senayan. Untuk diketahui, Forkonas dikukuhkan pada 2 Juni 2017 dengan 173 anggota CDOB di seluruh Indonesia. Adapun tujuan utama Forkonas CDOB adalah berjuang bersama untuk dibukanya moratorium khususnya mendesak terlebih dahulu pemerintah agar menerbitkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah tentang desain besar penataan daerah (desartada) sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014.
Konsep dan Arah yang Jelas
Sementara itu, kepada tim, Christian menyampaikan pesan bahwa BPP-PKN terus bergerak dan bersiap bersama-sama untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Nias.
“Kita di Pulau Nias ini, dan saya rasa juga di daerah lain yang berjuang menjadi daerah otonomi baru sama bahwa tentu kita tidak sekadar hanya meminta dikasihani oleh pemerintah pusat, tetapi kita punya konsep dan arah yang jelas. Kita punya rencana bagaimana membangun daerah kita dan ada satu jaminan kesejahteraan signifikan dan kita akan mampu mengelola daerah kita secara mandiri. Kita di BPP-PKN sedang menyiapkan itu,” ujar Christian.
Ia menambahkan, dengan mempersiapkan arah yang jelas dengan sebuah cetak biru (blue print) pembangunan Kepulauan Nias 30 tahun ke depan, pemerintah pusat semakin yakin bahwa daerah seperti Kepulauan Nias ini adalah bukan hanya meminta dikasihani dan ternyata sudah siap untuk mengelola daerahnya dengan baik sehingga mandiri.
“Itu makanya saya terus meminta agar blue print, yang sedang dipersiapkan oleh Tim Teknis BPP-PKN, itu segera dikebut untuk diselesaikan. Ini penting sekali sebagai alat kita untuk bisa menjelaskan kepada Pak Jokowi mengapa Kepulauan Nias itu sangat perlu dijadikan sebagai DOB. Kita tidak hanya meminta dikasihani. Kami daerah 3T. Kalau 3T lalu kenapa? Jadi buku blue print itu harus segera kita selesaikan,” kata Christian.
Ada dua tujuan pembentukan DOB, kata Christian, pertama menyejahterakan masyarakatnya, dan kedua memberi kemampuan kepada daerah untuk lebih mandiri. (timsus bpp-pkn)
Sumber: bpp-pkn.id
.jpeg)
