Pembukaan Badan Jalan Dari Desa Siwalawa - Hilimondregeraya Dilanjutkan

Nias Selatan, SuaraNias.Com – Pembukaan badan jalan baru dari Desa Siwalawa ke perbatasan Desa Hilimondregeraya telah menunjukan perkembangan cukup baik.

Pembangunan jalan yang bersumber dari APBD Nias Selatan tahun anggaran 2020 tersebut sesuai pengamatan di lapangan, Senin, (19/10/2020), sudah di kerjakan exsavator sepanjang 3 km dan lebar 6 meter. Pengerjaan jalan itu juga dimulai dari Desa Siwalawa dan telah sampai ke perbatasan Desa Hilimondregeraya tanpa kendala.

Pembukaan jalan itu sesuai usul dari tiga Kepala Desa, yaitu Desa Hilikara Hilisanekhehosi dan Hilimondregeraya dengan dukungan dari Camat Onolalu, yang disampaikan ke Bupati Nias Selatan melalui Dinas PUPR. Pengerjaan pembukaan jalan itu akan dilanjutkan dari perbatasan Siwalawa menuju Hilimondregeraya, dengan panjang diperkirakan 2 Km.

Kadis PUPR Nisel, Erwinus Laia menegaskan, akan melanjutkan pembukaan jalan tersebut mumpung alat berat masih di lokasi proyek. “Dan diharapkan kepada masyarakat Onolalu untuk mendukungnya tanpa ada gangguan dari pemilik tanah/kebun,” pintanya.

Pembangunan jalan ini, sebutnya, bertahap dan tentunya sesuai kemampuan anggaran daerah. “Kita targetkan segera mungkin jalan ini sudah diaspal dan dapat dilalui kendaraan,” ujarnya.

Menurut dia, jalan Siwalawa Hilimondregeraya yang menghubungkan kecamatan Onolalu dan Fanayama, dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat dan kemajuan Kabupaten Nias Selatan khususnya di dua kecamatan tersebut.

Camat Onolalu Darnis Harita, ST,. MA didampingi tiga Kepala Desa telah meninjau dan memastikan lokasi (17/10/2020) yang dapat dilalui dan dikerjakan eksavator. “Hibah tanah pun segera disiapkan sehingga tidak ada masalah ke depannya,” kata Darnis.

Salah seorang pemilik kebun, Ama Lasi Laia menyebut, bersedia menghibahkan tanah dan tanamannya asalkan pembukaan badan jalan melintasi tanahnya.

"Saya bersedia menghibahkan tanah dan tanaman, asalkan dibuka jalan dan melintasi tanah milik kami," tukas Ama Lasi. (EB)

sumber : LiniPost

Hina Adat Boronadu, Paslon Nomor Urut 2 Dilaporkan

Nias Selatan, SuaraNias.Com - Terkait tradisi pemotongan leher ayam yang sempat viral, sekitar seratusan masyarakat kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan terdiri tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, mendatangi Mapolres Nias Selatan, Selasa, (20/10/2020).

Tujuan kedatangan mereka yakni, untuk melaporkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode 2021-2024 yang diduga melakukan penghinaan adat mereka.

Tokoh masyarakat Desa Sifalago Kecamatan Boronadu juga sebagai pelapor, Bowoziduhu Sadawa Kepada wartawan usai membuat laporan di Polres Nias Selatan, mengatakan, dia melaporkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan terkait pernyataannya saat debat Paslon beberapa waktu lalu. Dimana, salah satu Paslon menyinggung soal pemotongan leher ayam, seakan-akan adat masyarakat kecamatan Boronadu menyembah berhala.

Dia menjelaskan, pada saat pengukuhan Tim Pasangan nomor urut 1 HD-Firman di Kecamatan Boronadu, dimana saat itu dihadiri semua tokoh se-Kecamatan Boronadu dan sepakat mendukung pasangan HD-Firman. Karena, Firman Giawa, juga sebagai Calon Wakil Bupati pasangan Hilarius Duha merupakan putra daerah kecamatan Boronadu. "Maka, sepakat untuk mengingatkan budaya leluhur, dan setiap ada kesepakatan, dilakukan pemotongan leher ayam," ujarnya.

Tujuan pemotongan leher ayam tersebut, sambung dia, agar setiap masyarakat yang membelot dan ingkar janji dari apa yang telah disepakati, mengalami teguran. Karena itu, adalah adat leluhur desa Sifalago Gomo Kecamatan Boronadu.

"Kami tidak pernah dipaksa oleh pasangan HD-Firman untuk melakukan pemotongan leher ayam, namun hal itu karena tradisi yang turun – temurun dari leluhur. Artinya, apabila sudah ada kesepakatan, maka wajib dilakukan pemotongan leher ayam. Bukan penyembahan berhala," tegasnya.

Ia menjelaskan, kesepakatan mereka untuk mendukung pasangan HD-Firman bukan karena dipaksa, namun dari hati yang tulus, karena Firman Giawa merupakan putra daerah Kecamatan Boronadu. “Bahkan, ada juga tulisan di Facebook (FB) yang mengatakan, “Boronatu”, padahal, harusnya Boronadu. Kalau bahasa Boronatu itu, merupakan penghinaan besar yang dapat menimbulkan konflik,” tandasnya.

Dia mengingatkan bahwa budaya pemotongan leher ayam itu, bukan hanya pada saat ini, namun hal itu sudah pernah dilakukan pada saat pembukaan Pesta Ya’ahowu pada masa jabatan Gubernur Sumatra Utara, alm. Raja Inal Siregar.

"Kala itu, saya sendiri pelakunya. Jadi, saya tegaskan bahwa pemotongan leher ayam bukan untuk penyembahan berhala, namun tradisi yang harus dilakukan masyarakat Boronadu saat mengambil kesepakatan," tandasnya.

Untuk itu, dia berharap agar pihak Polres Nias Selatan segera memproses laporannya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang dapat menggangu keamanan masyarakat. (EB)

sumber :  LiniPost

Terkait 2 Mobil Dinas Belum Dikembalikan ID, ini Tanggapan Pengamat Hukum

Nias Selatan,  Terkait 2 unit mobil dinas milik Pemkab Nisel, yaitu Toyota Fortuner bernomor polisi BB 1021 W dan mobil Aphard BB 1059 W yang masih belum dikembalikan oleh mantan Bupati Nias Selatan, ID, pengamat Hukum, Hasaziduhu Moho, SH,.MH menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 84 Tahun 2014 tentang penjualan barang milik negara, atau daerah berupa kendaraan dinas, filosofinya adalah, untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian kepada pejabat negara atau mantan pejabat negara, ASN dan seterusnya.

Hal itu Ia sampaikan kepada wartawan, Sabtu, (17/10/2020) di Teluk Dalam.

Menurut dia, barang milik negara atau daerah berupa kendaraan dinas itu betul bahwa dapat dimiliki atau dibeli oleh pejabat negara atau mantan pejabat negara tanpa melalui proses pelelangan. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 84 tahun 2014, tentang penjualan barang milik negara atau daerah sebagaimana juga pada ayat 1, dimana dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pelelangan.

Lalu, sambung dia, proses penjualan yang tanpa melalui lelang harus tunduk pada ketentuan Pasal 12, karena itu cukup jelas. “Dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a), disitu dijelaskan usia kendaraan paling singkat 4 tahun, artinya, usia kendaraan yang sudah 4 tahun bisa dijual,” sebutnya.

Bahkan, terangnya, kata kunci dari Pasal 12 itu terletak pada kalimat, (kendaraan dinas itu dapat di jual). "Kata dapat itu bukan berarti mutlak, wajib atau harus. Namun, Itu adalah pilihan dan tidak boleh tiba-tiba tidak lagi melalui proses, dan yang bersangkutan langsung mengatakan ini milik saya. Teknik tata cara penjualan itu adalah sesuai ketentuan Pasal 16. Artinya, yang menguasai barang itu yakni, pejabat negara, dan harus mengajukan permohonan, atau mendapat persetujuan terlebih dahulu," tandasnya.

Kata dia, yang tidak kalah penting, adalah pengajuan itu pada ayat 2 Pasal 12, tentang permohonan penjualan tanpa melalui pelelangan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun, sejak berakhirnya masa jabatan.

"Artinya, setelah ia atau yang bersangkutan selesai sebagai pejabat, maka pengajuan permohonan itu, satu 1 tahun paling lama. Lalu, muatan di dalam Pasal 16 bahwa proses penjualan itu oleh pengguna barang. Penjualan barang milik negara berupa kendaraan dilaksanakan oleh pengguna barang. Siapkah yang disebut sebagai pengguna barang dalam ketentuan pasal 1 ayat (5), yakni pengguna barang milik daerah," paparnya.

Sedangkan, ketentuan pada Pasal 5 poin 1 menyebut, Menteri Keuangan selaku pengelola barang, memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik negara berupa kendaraan perorangan dinas sesuai batas kewenangannya. Kemudian, kalau di tingkat daerah, itu tertera pada Pasal 7, berbunyi, Gubernur, Bupati dan Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah,  memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas sesuai batas kewenangannya.

“Intinya adalah, pengertian dapat itu tidak harus, dan selanjutnya melalui proses permohonan kepada pengelola barang yang disetujui oleh Gubernur, Bupati atau walikota. Jika tidak disetujui, berarti tidak bisa dilakukan pengambilalihan begitu saja, atau tiba-tiba menjadi hak milik, apalagi kalau sudah melewati rentang waktu satu tahun,” tandasnya.

Ia kembali menjelaskan bahwa, kalau itu tidak dilakukan permohonan mau dibeli, berarti dianggap tidak ada niat ingin membeli. Sedangkan harga bila tidak melalui proses pelelangan ada batasannya yaitu, sebesar 40%, dan kalau sudah mencapai usia kendaraan dinas itu 7 tahun, bisa harganya sebesar 20%. “Itu sesuai dengan ketentuan Pasal 18,” imbuhnya.

“Akhir-akhir ini viral terkait dua unit mobil dinas yang belum dikembalikan itu. Saya juga mendengar bahwa ada sebuah statement dari salah satu Paslon mengatakan, itu pernah dilelang. Kalau benar, kapan proses pelelangan itu. Padahal, tidak harus melalui proses pelelangan, lalu mengapa pula harus ada surat penagihan pengembalian dari LHP BPK RI, dan kalau tidak salah ada 4 kali surat pemerintah daerah untuk segera mengembalikannya,”  katanya menambahkan.

Ia pun merasa kaget mendengarnya, karena kenapa bisa sebuah aset negara atau daerah dikuasai oleh perseorangan. “Kalau kita melihat definisi barang milik negara adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD. Jadi, jelas tidak dapat digunakan semena-mena, karena bukan kendaraan milik pribadi,” tegas Moho.

Mantan Bupati Nisel Idealisman Dachi saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, terkait mobil dinas itu, Sabtu (17/10/2020), hingga Senin (19/10/2020), pagi pukul 8.30 WIB, meski sudah dia baca pesan WhatsApp, namun tidak dibalas. (EB)

sumber: LiniPost 

Optimis Menang, HD-FIRMAN Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai

Nias Selatan, Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Dr. Hilarius, SH, MH dan Firman Giawa, SH, MH (HD Firman) dengan nomor urut 1 didampingi Ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa, ST., Wakil Ketua DPRD, Fa'atulo Sarumaha, S.IP, MM., Ketua DPD Partai Berkarya Nias Selatan Konstan Dachi., Ketua koordinator Humas dan Pers Tim Pemenangan  HD-Firman, Jul Berkatiel Buulolo saat dijumpai di Sobawa Green Desa Bawozau Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara, Kamis (08/10/2020).

"Saya dan pak Firman Giawa diberikan kepercayaan langsung oleh pengurus pusat partai politik agar berpasangan untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, dengan nomor urut 1" ucap Hilarius Duha.

Dalam kesempatan tersebut, Hilarius juga mengajak masyarakat Nias Selatan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah sebaran COVID - 19 di Nias Selatan. Marila kita tetap patuh protokol kesehatan karena sampai saat ini Covid-19 belum ada obatnya. Sehingga diharapkan kepada pendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan," kata Hilarius Duha.

Hilarius juga meminta agar para pendukung menggunakan cara-cara yang baik dalam mendukung paslon yang diusung masing-masing dan tidak melanggar aturan undang-undang.

"Hindari pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada. Jangan melanggar aturan undang -undang terutama penyebaran hoax yang dapat memecah belah masyarakat," tandas Hilarius Duha.

Dengan tujuan memberikan contoh kepada masyarakat, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga Pilkada dapat berjalan lancar dan damai," pesan Hilarius Duha. (doeha)

HD Menerapkan Keadilan Sosial Dalam Pemerintahannya

Nias Selatan, Belum lama ini paslon Ideal Sanolo menyinggung soal keadilan sosial ketika orasi di desa Bawömataluo, Kecamatan Fanayama.

Mendengar hal itu, salah seorang tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa jaman pemerintahan Ideal, kami tidak mendapatkan keadilan terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Ngawur itu paslon Ideal Sanolo, mana ada keadilan saat Ideal Bupati, yang ada pembangunan di fokuskan di Kota Teluk Dalam, di pelosok di biarkan begitu saja, terangnya.

Kalau bicara keadilan, justru saat inilah kami rasakan keadilan itu, Bupati Hilarius Duha melakukan pemerataan pembangunan sampai ke desa-desa dan kami yang jauh dari kota menikmati pembangunan itu, beda jauh saat Ideal Bupati tidak mendapatkan perhatian, sambungnya

Ideal fokus bangun kawasan Istana Rakyat yang sampai saat ini tidak jelas bangunannya sementara HD fokus membangun dari desa ke Kota.

Jadi HD lah yang menerapkan sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan kami sudah nikmati hal ini lima tahun terakhir.(TD/EB)

Tak Ingin Nias Selatan Defisit lagi, Yuris : Solusinya adalah Memenangkan HD-Firman

 

Nias Selatan, Yurisman Laia, mantan anggota DPRD Nias Selatan 2009/2014 dan 2014/2019 dari Dapil 3 yang juga merupakan tokoh muda Nias Selatan, memastikan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan (Nisel) Dr. Hilarius Duha, SH.,MH dan Firman Giawa, SH.,MH (HD-Firman) dengan urut nomor 1 jadi pemenang di daerah pemilihan (Dapil) 3.

Hal ini disampaikan Yuris melalui sambutannya saat pengukuhan Tim Pemenangan tingkat Kabupaten pasangan HD-Firman di Wallo, Kamis (1/10/2020).

“Saya pastikan Paslon HD-Firman nomor urut 1 menang di Dapil 3,” kata Yuris.

Lebih lanjut, mantan Ketua Tim Pemenangan Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru (HD-Sanolo) pada tahun 2015 ini, menyampaikan dukungan kepada Paslon HD-Firman 9 Desember 2020 mendatang untuk menyelamatkan Nisel.

“Kita tahu sendiri, dimana tahun 2015 yang lalu ada gejolak dan persoalan disana, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan Nisel berutang (Defisit), tentu kita semua tidak mau lagi kembali terjadi seperti itu lagi, hanya solusinya memenangkan HD-Firman,” tandasnya.

Kata dia, pihaknya sering ditanyakan arah dukungan pada Pilkada Nias Selatan tahun 2020 ini, tapi dia menjawab bandingkan pembangunan infrastruktur di tahun 2015 kebawah dengan pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan saat ini yang dinikmati oleh masyarakat.

“Banyak pembangunan infrastruktur yang telah terbangun saat ini, bayangkan saja dari Kecamatan Gomo saja sekarang dengan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat, dari dua jam tinggal 1 jam jarak tempuhnya,” papar Yuris.

Selain itu, saat ini di Kepulauan (Tello) yang dulu ketika masyarakat pergi ke Telukdalam dapat menempuh selama 6 jam perjalanan, tapi coba dilihat sekarang masyarakat Kepulauan bisa menempuh dengan waktu 1,5 hingga 2 jam dengan adanya kapal cepat (Mentawai Fast) di daerah itu.

“Tentu untuk melanjutkan itu, mari kita dorong HD – Firman untuk melanjutkan pembangunan di Nias Selatan ini, karena Presiden RI saja saat ini selalu membangun infrastruktur dimana-mana, seperti di Papua misalnya saat ini harga BBM sama dengan harga BBM kita disini,” pungkasnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk membangun ekonomi masyarakat itu tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur jalan yang memadai.

Yuris Laia, menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu dirinya berbagi cerita kepada beberapa kepala desa soal dana desa dalam pemberian santunan janda dan duka kepada masyarakat melalui program dana desa. Namun, tambahnya, banyak mereka menyebut bahwa hal itu tidak termakan rumus (aturan).

“Saya tanya kepada mereka (Kades) kenapa kalian tidak anggarkan santunan untuk Janda dan uang duka dari dana desa itu, lalu mereka menjawab ke saya, gak termakan rumus,” ujar Yuris Laia.

Sehingga dalam kesempatan itu, Yurisman Laia menyampaikan bahwa mengelola dana desa sama dengan mengelola APBD. 

Perbaiki Jalan Dari Gomo Menuju Idanotae, Warga Apresiasi Perhatian Pemkab Nias Selatan

 

NIAS SELATAN - Warga Desa Idanotae, Kecamatan Idanotae, Nias Selatan, Sumatera Utara (Sumut), mengapresiasi perhatian Pemerintah Nias Selatan, terhadap perbaikan jalan dari Kecamatan Gomo menuju Idanotae. Jalan yang dulunya rusak, kini mulus kembali.

Pembangunan jalan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu sebesar Rp889 juta.

Salah seorang tokoh masyarakat Idanotae, Asri Tafonao, mengatakan, sebelumnya jalan ini sangat hancur dan tidak dapat difungsikan layaknya jalan.

"Jalan yang tadinya kupak-kapik dan becek kini dapat dilalui dengan lancar oleh kendaraan. Kami sangat berterimaksih kepada Pemerintah Nias Selatan. Dengan perbaikan jalan ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi warga," ucap Asri, Rabu (30/09/2020).

Senada disampaikan salah satu sopir angkutan hasil pertanian. Dia mengaku sangat senang dengan diaspalnya jalan tersebut karena salah satu jalur alternatif menuju Kota Gunungsitoli.

"Dulu sebelum diperbaiki jalan ini, kendaraan kita bisa cepat rusak karena lobangnya besar - besar sekali bahkan sama seperti kubangan kerbo bahkan bisa kandas posneling ini dan  walaupun mobil saya ini agak tinggi tapi sesudah di aspal beginikan mantap tidak takut lagi kendaraan kami rusak," cetus sopir.

Waduh.. Mobil Dinas Pemkab Nisel Diduga Dikuasai Idealisman Dachi

Nias Selatan,  Diduga tidak pernah dilelang, satu unit mobil dinas pemkab (pemerintah kabupaten) Nias Selatan. Berupa jenis Toyota Fortuner nomor polisi BB 1021 W, nomor rangka MHFYX596478007948 dengan nomor 2TR-6475391. 

Yang mana tahun pembuatan 2008, diduga masih dikuasai oleh mantan Bupati Nias Selatan ID (Idealisman Dachi). Hal ini diketahui berdasarkan surat Bupati Nisel, Hilarius Duha, nomor : 900/10050/2301/BPKPAD/2020. Surat berkenaan dengan sifat, penting, hal dan pengembalian kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Nias Selatan. Tertanggal 13 Juli 2020 ditujukan kepada mantan Bupati Nias Selatan, ID. Dalam surat, dijelaskan bahwa sehubungan dengan surat sebelumnya nomor : 900/8021/1627/BPKPAD/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan nomor : 900/1521/310/BPKPAD/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Tak lain tentang pengembalian kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Nias Selatan.

Yang mana sampai saat ini, mantan Bupati Nisel belum memenuhi isi surat. Adapun identitas Barang Milik Daerah (BMD) yang dikuasai oleh mantan Bupati Nisel ID secara tidak sah. Yakni minibus / Toyota Fortuner nomor polisi BB 1021 W tahun 2008. Pada surat juga ditegaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan, tidak pernah melakukan pelelangan. Terlebih pada kendaraan roda 4 (empat) milik Pemerintah kabupaten Nias Selatan tahun 2014. Lalu mengharapkan  kepada mantan Bupati Nias Selatan ID. Mengembalikan kendaraan kepada Pemkab Nias Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Tak lain dalam waktu 14 hari sejak menerima surat. Sekda Nisel, Ikhtiar Duha saat dikonfirmasi pada Rabu (16/9/2020) malam. Membenarkan jika mobil dinas jenis Toyota Fortuner BB 1021 W belum dikembalikan oleh mantan Bupati Nisel ID hingga kini. (NPC)

Diduga Beri Keterangan Palsu, Balon Bupati ID Dilaporkan ke Bawaslu Nisel

Nias Selatan, Bakal Calon (Balon) Bupati Nias Selatan tahun 2020 berinisial ID diduga memberikan keterangan tidak benar, atau keterangan palsu pada pengurusan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan surat keterangan terhadap ID dengan tidak memiliki utang.

Pasalnya, surat keterangan tersebut juga merupakan salah satu pemenuhan dokumen persyaratan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Nisel tahun 2020.

Hal tersebut, berdasarkan laporan tertulis salah seorang masyarakat Nias Selatan, Julius A Duha yang disampaikan langsung ke Kantor Bawaslu Nisel, Jalan Saonigeho, Teluk Dalam pada Senin, (14/9/2020).

Dalam laporannya, dijelaskan bahwa  Balon Bupati ID diduga memberikan surat keterangan tidak memiliki utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.

Dimana, surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 September 2020, hingga selanjutnya, ID memberikan surat keterangan tersebut ke KPU Nisel saat mendaftar pada tanggal 5 September 2020 sebagai salah satu pemenuhan persyaratannya sebagai Balon Bupati Nisel pada Pilkada 2020.

Dalam surat laporannya itu juga diterangkan, pada tanggal 30 Agustus 2020, Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, telah menyurati Bakal Calon Bupati ID untuk menyelesaikan kerugian daerah TA.2016.

Lalu, Bakal Calon Bupati ID pada suratnya tertanggal 6 September 2020 ditujukan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Nisel menerangkan bahwa baru menyetor/ melunasi utangnya tersebut ke kas umum daerah Nisel, yakni pada tanggal 5 September 2020.

"Penyetoran atau pembayaran utang pada tanggal 5 September itu, dilakukan pada pukul 13.30 WIB, sementara ID mendaftar ke KPU Nisel, pukul 12.30 WIB. Jadi, berdasarkan hal tersebut diatas, Bakal Calon Bupati ID diduga memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam pengurusan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan, dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungannya yang merugikan keuangan negara sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 September tahun 2020," papar Julius dalam laporan tertulisnya.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat dikonfirmasi melalui M. Yusuf Sembiring lewat pesan WhatssApp, Selasa, (15/09/2020), terkait surat keterangan yang telah di keluarkan pihak PN Gusit kepada Bakal Calon Bupati Nisel ID, tidak bersedia memberikan keterangan dan mengaku dirinya bukan lagi sebagai Humas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Lalu, saat ditanya nomor HP dan WA Humas PN Gusit yang baru, ia menyebut, tidak ingat dan lupa.

"Tidak lagi bang, karena udah ada yang lebih senior. Maaf bang, nomor HP dan WA nya tidak saya ingat dan lupa," jawab M Yusuf Sembiring singkat. Ketika ditanya kembali jabatannya sebagai apa di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ia tidak menjawab.

Hakim senior PN Gusit, Taufik saat dikonfirmasi melalui pesan WhatssApp, pada Selasa, (15/09/2020), hingga pukul 15.00 WIB, tidak dibalas.

Sementara, Bakal Calon Bupati Nisel ID saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pada hari yang sama juga, hingga pukul 15.00 WIB, tidak dibalas.(EB)

Sumber: LiniPost

Pelebaran Jalan dan Drainase di Kota Teluk Dalam Segera Dimulai

Nias Selatan, Lanjutan pelebaran jalan dan pembuatan drainase di sepanjang Jalan Ahmad Yani menuju Pelabuhan Lama Kota Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), segera dimulai.

Hal tersebut disampaikan PPK I DAU Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, Brucelee  Fa’atulo Dakhi saat melakukan pematokan lahan yang turut didampingi Camat Teluk Dalam, Dionisius Wau, SE., MM, Senin (14/09/2020).

Kata dia, pengerjaan pembuatan Drainase dan pelebaran jalan sekaligus pengaspalan Hotmix, merupakan lanjutan pengerjaan tahun lalu. Selain itu, ada juga pengaspalan pelebaran jalan Hotmix di sekitar Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam.”jelas Brucelee.

“Ukuran panjang pembuatan Drainase sisi sebelah kiri menuju Pelabuhan lama, 131 meter dan sisi sebelah kanan 70 meter. Sedangkan pelebaran jalan masing – masing, sisi kanan 2 meter dan sisi kiri 2 meter. Pengerjaannya dimulai sebelum Hotel Ono Niha menuju Pelabuhan lama dengan Nilai kontrak Rp. 1.496.426.646,” tuturnya.

Ia menambahka, paket proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Nias Lasber Pratama. “Konsultan pengawasnya, adalah Polo Konsultan, dan pengerjaannya ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun 2020 ini,” imbuhnya.

Camat Teluk Dalam, Dionisius Wau, kepada wartawan mengucapkan terimakasih kepada Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha, yang telah memberikan perhatian secara berkelanjutan untuk pembangunan dan penataan jalan khususnya di Kota Teluk Dalam.

“Dengan adanya pembangunan jalan dan penataan Kita Teluk Dalam ini, dapat menambah mobilisasi arus perdagangan, dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini juga merupakan kerinduan masyarakat yang sudah dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan secara bertahap,”ujarnya.

Terkait adanya pembongkaran beberapa teras rumah penduduk pada saat di mulainya pengerjaan itu, Ia menyebut bahwa warga di sekitar pengerjaan proyek itu, sangat mendukung pembangunan itu. “Apabila dilakukan pembongkan beberapa teras rumah di sekitar itu, tidak mengalami kendala,”tandasnya (Tim).