Advertise Here

11 Juli 2020

Suara Nias

Denny Siregar: Deja Vu Soekarno 1965 dan Jokowi 2020

SuaraNias.Com - Mari kita belajar sejarah. Sesudah selesai perang dunia kedua tahun 1945, dunia terbelah oleh dua ideologi besar, yaitu ideologi komunis dan kapitalis. Ideologi kapitalis ini diwakili Amerika dan sebagian negara-negara Eropa, sedangkan komunisme diwakili gabungan negara-negara di sebagian Eropa dipimpin Rusia bernama Uni Soviet, juga oleh China._

Perang kedua ideologi itu berpengaruh besar pada banyak negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun pemerintahan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, negeri ini diguncang dua ideologi ini. Ideologi komunis di Indonesia diwakili Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai ini pelan-pelan menjadi besar dan dianggap sebagai ancaman oleh Amerika.

Meskipun Indonesia mendeklarasikan diri sebagai non-blok, atau tidak berpihak pada satu ideologi apa pun, tapi panasnya api perang kedua ideologi itu tetap saja berpengaruh kepada kita.

Tapi menariknya, Indonesia tidak seperti di Vietnam misalnya, di mana kedua ideologi ini berperang dan membagi Vietnam jadi dua. Indonesia modelnya berbeda, proses pertarungan ideologi ini dimainkan dengan model membangkitkan sentimen agama dan ketakutan bahwa komunisme itu ateis atau tidak bertuhan. Sedangkan di Indonesia yang religius, konsep tidak bertuhan ini menjadi masalah besar.

Dan akhirnya Soekarno pun difitnah memilih model komunisme sehingga ia dengan mudah dijatuhkan. Terjadilah peristiwa mengerikan pada tahun 1965, di mana dikabarkan 1 juta jiwa orang yang dianggap komunis, dibantai. Dan Soeharto pun diangkat sebagai Presiden kedua, sekaligus mengokohkan posisi Amerika di Indonesia dalam penerapan kapitalisme. Dan seperti ada balas jasa, dua tahun sesudahnya, yaitu tahun 1967 Amerika menguasai tambang besar di Papua, yang dinamakan Freeport.

Tahun 2020 ini kita seperti mengalami deja vu. Amerika dan China kembali berperang, hanya kali ini bukan perang ideologi, tapi perang dagang. Amerika dan China saling memboikot produknya, dan banyak negara yang terimbas oleh perang dagang kedua negara ini.

Kalau kita melihat dari awal sampai akhir, kita menemukan satu benang merah kesimpulan, bahwa ujung dari semua itu adalah perebutan sumber daya alam di sebuah negara. Dan Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Di sini hampir semua ada dan berlimpah, sehingga ada lagu lama dari Koes Plus yang syairnya berbunyi begini, "Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman." Lagu ini menggambarkan betapa kaya negeri ini dengan sumber daya alamnya.

Tahun 2020 ini kita seperti mengalami deja vu. Amerika dan China kembali berperang, hanya kali ini bukan perang ideologi, tapi perang dagang. Amerika dan China saling memboikot produknya, dan banyak negara yang terimbas oleh perang dagang kedua negara ini.

Indonesia posisinya sama seperti dulu, tetap mengandalkan sumber daya alam sebagai bagian tercantik dirinya. Cuma kalau dulu yang dieksploitasi adalah emas dan minyak, sekarang nikel menjadi primadona.

Kenapa nikel? Karena dunia sudah menuju teknologi yang membutuhkan bahan baku nikel sebagai sumber utamanya. Menurut sumber dari Kementerian ESDM, Indonesia adalah negara dengan cadangan biji nikel terbesar di dunia. Lebih dari 30 persen cadangan nikel di dunia, ada di Indonesia. Nomor dua adalah Australia yang punya lebih dari 20 persen cadangan biji nikel, baru kemudian diikuti Brazil, Rusia, Kuba, Filipina, dan Afrika Selatan.

Bahkan pada tahun 2019, Indonesia dinobatkan sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Dahsyat, kan? Kecantikan ini bisa jadi kebanggaan sekaligus situasi bahaya buat Indonesia. Belajar dari pengalaman tahun 1965, perang dua negara besar, Amerika dan China, selalu berujung pada penguasaan sumber daya alam di sebuah negara.

Dan ketika kembali kedua negara ini berperang dalam konsep perdagangan, kita juga harus waspada bahwa Indonesia kembali akan jadi pelanduk yang mati di tengah-tengah ketika dua gajah bertarung. Tanda-tandanya sudah ada, kalau kita mau jeli melihat.

Ketika Jokowi memimpin negara, situasi politik pun berubah. Jokowi itu seperti Soekarno, menempatkan kembali konsep Non-Blok, sesuai dengan porsinya. Jadi, tidak memihak pada salah satu negara.

Dan dalam perang dagang ini, Jokowi memainkan strategi penting bahwa dia akan memilih negara bukan berdasarkan ideologi atau kepentingannya, tetapi berdasarkan tawaran yag menarik dalam bentuk kerja sama yang ujungnya harus menguntungkan Indonesia. Dan itu dia terapkan dalam perubahan peraturan dalam pengolahan biji nikel.

Lihat saja narasi adu domba mereka, ada PKI, ada kebencian terhadap China, mencap Jokowi dan PDIP sebagai komunis. Narasi-narasi ini mirip situasi yang terjadi tahun 1965, saat kebencian terhadap China digembar-gemborkan dan Soekarno dicap komunis sehingga terjadi perlawanan.

Biji nikel tidak boleh lagi diekspor mentah, tapi haus diolah dulu supaya harganya lebih mahal. Dan untuk itu dibutuhkan mesin proses yang dinamakan smelter. Negara yang mau beli biji nikel, harus investasi smelter di sini.

Dan China karena konsepnya berdagang, mereka setuju mereka mengalirkan investasinya termasuk teknologi di Indonesia. Itulah makanya banyak TKA China di Sulawesi, karena memang mereka sedang membangun banyak smelter di sini. Beda dengan Eropa yang langsung ngamuk dan menggugat Indonesia ke organisasi dagang dunia atau WTO.

Lalu di mana posisi Amerika? Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Amerika pasti tidak mau kalah, mereka juga akan membangun banyak smelter di sini.Tapi karena bagi mereka posisi terhadap China adalah perang, mereka pun punya strategi perang di sini. Terutama bagaimana mereka bisa menguasai sumber daya alam negeri ini dengan cara murah dan legal, seperti saat tahun 1965.

Amerika tidak mungkin akan menerjunkan pasukannya seperti di Irak karena akan bermasalah dengan dunia internasional dan sangat mahal. Tapi bisa saja mereka menggunakan taktik seperti yang dilakukan di Suriah dengan memanfaatkan kelompok-kelompok radikal berbaju agama.

Dan dari peta perang Suriah, kita bisa melihat dengan jelas, ada kepentingan bisnis antara Amerika dan banyak negara di Eropa dan Asia, dengan para teroris di Suriah yang mereka sebut sebagai 'pemberontak'.

Para teroris ini tentu tidak akan bisa besar, kalau tidak ada investasi besar juga dari negara-negara yang mengucurkan uang ke mereka. Apa kira-kira timbal baliknya? Tentu ladang-ladang minyak di Suriah dan saluran pipa gas yang akan menguntungkan negara-negara besar itu.

Bangkitnya kelompok-kelompok radikal berbaju agama di Indonesia, yang kita sebut kadrun ini, tentu harus diwaspadai benar. Karena mereka bisa saja menjadi proxy dari negara-negara besar. Tentu tidak secara langsung, tapi penyalurannya bisa lewat partai-partai politik atau politisi yang punya kepentingan untuk menguasai negeri ini.

Dan lihat saja narasi adu domba mereka, ada PKI, ada kebencian terhadap China, mencap Jokowi dan PDIP sebagai komunis. Narasi-narasi ini mirip situasi yang terjadi tahun 1965, saat kebencian terhadap China digembar-gemborkan dan Soekarno dicap komunis sehingga terjadi perlawanan.

Semua ini adalah desain besar dan bukan riak-riak kecil saja. Mereka terus melakukan propaganda berulang-ulang di daerah, supaya narasi PKI dan komunis dan kebencian terhadap China semakin terbenam di dalam benak dan akhirnya meledak dalam perlawanan.

Mereka sabar untuk itu, sesabar kita juga dalam melawan propaganda mereka. Secangkir kopi jadi saksi, kita bukan sedang membela Jokowi dalam bentuk sosok, tapi kita membela NKRI supaya bisa tetap berdiri.

Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

20 Juni 2020

Suara Nias

KPU Nisel Sosialisasi Tahapan Pilkada 9 Des 2020


SuaraNias.ComNias Selatan - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Dengan Tetap memperhatikan Protokol Covid-19
Sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Yonas Pasir Putih Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Jumat (19/6/2020).
Dalam acara itu, dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nisel Ikhtiar Duha, Danramil Teluk Dalam Mayor Inf. Hatianus Zega, mewakili Kapolres Nisel, mewakili Danlanal Nias, Komisioner Bawaslu Nisel, Ketua dan Komisioner KPU Nisel, Pimpinan Parpol, Pengurus DPC Pemuda Pancasila Nisel, Pengurus BEM STIH – STKIP, dan STIE Nisel, dan Pengurus JaDI Nisel.
Mewakili Bawaslu Nisel, Philipus Sarumaha dalam sambutannya menyambut baik pelaksanaan sosialisasi terkait tahapan pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 mendatang.
“Kami dari Bawaslu Nisel menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini sebagai tahapan Pilkada di Nisel,” tukasnya.
Ia mengatakan bahwa pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, Bawaslu memberikan beberapa catatan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nisel karena akan menghadapi tantangan yang cukup berat.
“Beberapa tantangan itu seperti masalah kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19 ini, karena ini akan bermunculan potensi pelanggaran pemilu saat kampanye,” ucapnya.
Dari potensi tersebut, sambung dia, pihaknya telah mensurvey kerawanan Pilkada itu, dan pihaknya juga telah menegaskan bahwa di tengah pendemi Covid-19 ini, pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 tidak akan menurunkan kualitasnya.
Bupati Nisel dalam sambutannya diwakili oleh Sekda, Ikhtiar Duha mengatakan, dalam sosialisasi ini ada 13 item inti dari PKPU Nomor 5 Tahun 2020.
Inti PKPU tersebut diantaranya, mulai dari pengaktifan badan adhoc, syarat dukungan, pembentukan PPDP, verifikasi faktual hingga penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati.
Sekda berharap agar rasa kekuatiran, kecemasan tidak berlebihan di mata masyarakat di tengah pandemi ini, dan supaya para penyelenggara juga tetap menjaga Protokol Kesehatan.
“Mari kita tetap semangat, tangguh, dan sehat, dan mari kita tetap berdoa sehingga kita bisa melaksanakan Pilkada ini,” ajaknya.
Sementara, Ketua KPU Nisel Repa Duha, melalui sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan tahapan pemilu serentak di seluruh Indonesia, dimana di tengah pandemi Covid-19, tahapan Pemilu telah diundur kurang lebih 2 bulan, sebenarnya tanggal 23 September 2020 mendatang merupakan hari pemungutan suara.
“Suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nisel, bukan hanya ada di tangan KPU, namun di tangan kita semua dan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, dengan keluarnya tahapan ini, berarti sebagai tanda mulainya pelaksanaan Pilkada di Nisel,” pungkasnya.
Pada sosialisasi itu, turut dipaparkan jadwal tahapan Pilkada yakni pendaftaran Balon Cakada dimulai 4 – 6 September 2020, masa kampanye 26 September – 5 Desember 2020 dan Pemungutan suara akan berlangsung 9 Desember 2020.
Suara Nias

Sah..!! Mondrorogo Diusulkan Demokrat Jadi Balon Kada Nisel

SuaraNias.Com, Jakarta - Salah satu pasangan bakal calon kepala daerah ( BACAKADA ) kabupaten Nias Selatan telah mendapatkan rekomodasi Surat Tugas dari Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) Partai Demokrat nomor 93/INT/DPP.PD/VI/2020 untuk maju dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Nias Selatan pada hari Jumat 19 / 06 / 2020.

Bakal calon Bupati dan wakil bupati nias selatan Monasduk Duha - Orudugö Halawa periode 2020 - 2025. Monasduk Duha dari ASN sudah memundurkan diri dari pegawai negeri sipil sebagai Kepala Keuangan Kabupaten Nias Selatan bulan januari silam. Beliau juga sebagai adek kandungan Petahana bupati Nias Selatan Hilarius Duha. yang punya pengalaman dalam bidang birokrasi pemerintah.

Bakal Calon Wakil Bupati Orudugö Halawa  merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Nias selama empat periode dan terakhir menjadi kader partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Ketua DPC ( dewan perwakilan cabang ) partai demokrat nias selatan Effendi langsung bersama - sama menjeput surat rekomendasi tugas di kantor DPP demokrat oleh Sigit Raditya kepada pasangan Bacakada Mondrorogö kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Secara terpisah, melalui sambungan seluler, Monasduk Duha mengucapkan terima kasih terhadap DPP Partai Demokrat yang telah dipercayakan untuk di usulkan menjadi bakal calon kepala daerah yang akan ikut dalam kontestan pilkada 9 des 2020, hal ini juga menjawab keraguan masyarakat Nias Selatan tentang pencalonan pasangan Mondrorogö.

Sementara pasangannya Orudugö Halawa mengatakan bahwa perjalanan masih panjang, tentunya rekomendasi ini akan menjadi modal awal bagi kami pasangan Mondrorogö untuk terus membangun komunikasi dengan parpol lain agar dapat memenuhi syarat jumlah kursi dalam pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan.

31 Mei 2020

Suara Nias

Pemerintah Izinkan 102 Daerah Terapkan New Normal, Ini Daftarnya

SuaraNias.Com, Jakarta - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada ratusan pemerintah daerah (pemda) untuk menerapkan tatanan normal yang baru atau 'new normal'. Ada 102 pemda yang diberikan kewenangan tersebut.

"Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19," demikian keterangan BNPB yang diinformasikan melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia, seperti dilihat SuaraNias.Com, Minggu (31/5/2020).

Sebanyak 102 daerah itu tersebar di 23 provinsi. BNPB menjelaskan pemberian kewenangan didasari atas kriteria epidemiologi.

"Ke-102 Kabupaten Kota tersebut merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)," begitu tweet lanjutannya.

Berikut ini rincian 102 daerah yang dizinkan new normal

1. Aceh: Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Raya, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar
2. Sumatera Utara: Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli, dan Nias Selatan
3. Kepulauan Riau: Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas
4. Riau: Rokan Hilir, dan Kuantan Singgigi
5. Jambi: Kerinci
6. Bengkulu: Rejang Lebong
7. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Empat Lawang
8. Bangka Belitung: Belitung Timur
9. Lampung: Lampung Timur dan Mesuji
10. Jawa Tengah: Tegal
11. Kalimantan Timur: Mahakam Ulu
12. Kalimantan Tengah: Sukamara
13. Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
14. Gorontalo: Gorontalo Utara
15. Sulawesi Tengah: Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut
16. Sulawesi Barat: Mamasa
17. Sulawesi Selatan: Toraja Utara
18. Sulawesi Tenggara: Buton Utara, Buton Selatan, Buton Utara, Buton, Konawe Utara, Konawe Kepulauan
19. Nusa Tenggara Timur: Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan
20. Maluku Utara: Halmahera Tengah dan Halmahera Timur
21. Maluku: Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya
22. Papua: Yahukimo, Mappi, Dogiyal, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang Asmat, Supiori, Lanny Jaya, Puncak dan Intan Jaya
23. Papua Barat: Kaimana, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak

20 Mei 2020

Suara Nias

Pemerintah Ungkap 124 Kabupaten/Kota Nihil Corona, Ini Sebarannya

SuaraNias.Com, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut hingga saat ini terdapat 124 kabupaten/kota yang belum melaporkan adanya kasus positif virus Corona (COVID-19). Kabupaten/kota itu tersebar di 27 provinsi di Indonesia.
"Dari data-data yang telah kami kumpulkan terdapat 124 kabupaten/kota yang sampai hari ini tidak ada laporan adanya kasus terkonfirmasi positif," kata Doni usai ratas melalui siaran yang ditayangkan akun YouTube Setkab, Rabu (20/5/2020).
Doni mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan melakukan pengawasan kabupaten/kota tersebut terhadap gugus tugas provinsi. Doni mengatakan 124 kabupaten/kota ini berada di wilayah kepulauan sehingga bisa terjamin keamanannya.
"Namun dalam beberapa hari ke depan gugus tugas tentu akan memonitor melalui laporan gugus tugas provinsi/kabupaten/kota, apakah ada tambahan kasus atau tidak," ujar Doni.
"(Sebanyak) 124 kabupaten/kota ini berada di kepulauan, artinya secara geografis mereka bisa terjamin keamanannya apabila bisa melakukan kontrol dan pengawasan yang lebih ketat," sambung Doni.
1. Aceh 14 kabupaten/kota
2. Banten 1 kabupaten/kota
3. Bengkulu 1 kabupaten/kota
4. Gorontalo 1 kabupaten/kota
5. Jambi 1 kabupaten/kota
6. Jawa Barat 1 kabupaten/kota
7. Jawa Tengah 1 kabupaten/kota
8. Kalimantan Barat 2 kabupaten/kota
9. Kalimantan Tengah 1 kabupaten/kota
10. Kalimantan Timur 1 kabupaten/kota
11. Kepulauan Bangka Belitung 1 kabupaten/kota
12. Kepulauan Riau 4 kabupaten/kota
13. Lampung 5 kabupaten/kota
14. Maluku 6 kabupaten/kota
15. Maluku Utara 5 kabupaten/kota
16. Nusa Tenggara Timur 15 kabupaten/kota
17. Papua 18 kabupaten/kota
18. Papua Barat 6 kabupaten/kota
19. Riau 2 kabupaten/kota
20. Sulawesi Barat 1 kabupaten/kota
21. Sulawesi Selatan 1 kabupaten/kota
22. Sulawesi Tengah 3 kabupaten/kota
23. Sulawesi Tenggara 5 kabupaten/kota
24. Sulawesi Utara 5 kabupaten/kota
25. Sumatera Barat 2 kabupaten/kota
26. Sumatera Selatan 5 kabupaten/kota
27. Sumatera Utara 16 kabupaten/kota

07 Desember 2019

Suara Nias

Sejarah Asal Usul Kepulauan Nias Pada Hari Jadi Kabupaten Nias yang Ke-149

SuaraNias.Com, Nias - Penetapan hari jadi kabupaten Nias merupakan  sebuah refleksi terhadap perjalanan sejarah kabupaten Nias ditinjau dari penyelenggara pemerintahan adat, masa penjajah belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan pasca pemekaran kabupaten Nias  (pembentukan daerah Otonom Baru) dari berbagai referensi yang ada, dapat dirumuskan sebuah catatan yang didukung dengan data dan fakta.

Para ahli sejarah dan budaya dari Nias  meyakini bahwa leluhur pertama Ononiha (suku Nias) berasal dari  Negeri yang bernama Teteholi’ana’a (kira-kira dari Indocina-Vietnam sekarang) antara 2000 s/d 1000 tahun sebelum Masehi, mereka  itu sebanyak 5 (lima) orang yang disebut si Lima Borodanomo (Lima Induk Puak). Yang datang secara beruntutan dalam selang waktu yang relatif singkat. Mereka berasal dari satu keluarga yaitu keluarga Raja Balugu Sirao, Raja Negeri Teteholi’ana’a yang mempunyai empat orang putera dan satu orang cucu yang  untuk pertama kalinya mendiami dan berkedudukan di Boronadu.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Belanda, Voc atau perserikatan dagang Hindia Timur telah berada di Nias jauh sebelum Belanda menjajah Kepulauan Nias, menurut catatan sejarah, dinyatakan  bahwa Davidson (kepala cabang VOC) telah tiba di Kepulauan Nias pada tahun 1665, dan kemudian pada tanggal 02 Juni 1669 VOC telah menandatangani surat kontrak dagang dengan Raja Laraga untuk penggunaan pelabuhan Luaha Idanoi.

Penjajahan Belanda di Bumi Tano Niha diawali pada tanggal 01 Januari 1800 sebagai akibat bangkrutnya VOC pada tanggal 31 Desember  1799, penjajahan Belanda di Nias pada saat itu belum meliputi keseluruhan Kepulauan Nias dan juga belum terstruktur sampai dengan kekalahan Belanda dari Inggris pada Tahun 1821.

Pada Tahun 1825 Inggris menyerahkan kembali Indonesia termasuk Nias kepada Belanda, namun karena Belanda kekurangan bala tentara dan keuangan, maka Kepulauan Nias  tidak disentuh atau dibiarkan begitu saja.

Selanjutnya , barulah  pada tanggal 04 Desember 1870  Wilayah Nias mulai diperhatikan  oleh Belanda melalui pengangkatan J.F.A de Rooij sebagai Kontroleur Pertama Onder Afdeeling Nias dengan Luitenant der Chinezen bernama So Ghie. Dengan demikian, Onder Afdeeling Nias terbentuk dan efektif bekerja dimulai tanggal 04 Desember 1870 yang merupakan  salah satu dari 6 (enam) Onder Afdeeling dibawah kekuasaan Afdeeling Sibolga Keresidenan Tapanuli, atas dasar inilah yang menguatkan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2017 menetapkan hari jadi kabupaten Nias jatuh pada Tanggal 04 Desember 1870.

Lebih lanjut pada tahun 1919 Onder Afdeeling Nias ditingkatkan  statusnya menjadi Afdeeling Nias yang merupakan salah satu dari 4 (empat) Afdeeling wilayah residen Tapanuli, Afdeeling Nias dipimpin  oleh asisten Reseden, dengan wilayah administratif terbagi atas 2 (dua) Onder Afdeeling, yakni: Onder Afdeeling Nias Selatan dengan Ibukota Teluk Dalam dan Onder Afdeeling Nias Utara dengan Ibukota Gunungsitoli, yang masing-masing dipimpin oleh  seorang Controleur.

Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang,  berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 pembagian wilayah pemerintahan di Daerah Nias tidak mengalami perubahan, sama seperti pada masa pemerintahan  Hindia Belanda, kecuali Onder Afdeeling dihilangkan , dan yang mengalami perubahan hanya istilah saja yakni: Afdeeling diganti dengan nama Gunsu Sibu yang dipimpin oleh seseorang Setyatya, sedangkan dusun diganti dengan nama Gun yang dipimpin oleh seorang Guntya,  Onder Distrik diganti dengan nama Fuku Gu yang dipimpin oleh seorang Fuku Guntya.

Pada tahun-tahun pertama masa kemerdekaan, pembagian wilayah pemerintahan di daerah Nias tidak mengalami perubahan, demikian juga struktur Pemerintahan, yang berubah hanya nama wilayah dan nama Pimpinanya, yakni:

Nias Gunsu Sibu diganti dengan nama  Pemerintahan Nias yang dipimpin oleh seorang Luhak, Gun diganti dengan nama  Urung yang dipimpin oleh seseorang asisten Kepala Urung (Demang), sedangkan Fuku Gun diganti dengan nama Urung kecil yang dipimpin oleh seorang kepala Urung kecil (Asisten Demang).

Pada awal masa kemerdekaan terdapat 9 (sembilan) kecamatan, dimana diantara kecamatan tersebut terdapat 3 (tiga) kecamatan  yang mengalami perubahan nama dan lokasi Ibukota.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Darurat  Nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias ditetapkan  sebagai salah satu Kabupaten Otonom dan secara resmi diakui dalam cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Daerah di Kabupaten Nias  sejak awal Kemerdekaan pada Tahun 1945 sampai dengan hari ini telah berjumlah 15 Orang Bupati yakni:

D.Z Marundruri, Kepala Luhak Nias dari Tahun 1945 s/d 1946.

P.R Telaumbanua, Bupati KDH Kabupaten Nias  dari Tahun 1946 s/d 1945.

Humala Frederik Situmorang, Bupati KDH Kabupaten Nias  dari Tahun 1954 s/d 1956.

Herman Sirait, Bupati KDH Kabupaten Nias  dari Tahun 1956 s/d 1958.

A,W Harefa, Bupati KDH Kabupaten Nias  dari Tahun 1958 s/d 1960.

Asanudin Waruwu, Bupati KDH TK II Nias  dari Tahun 1960 s/d 1966.

Kenan Saragih, Bupati KDH Kabupaten Nias  dari Tahun 1966 s/d 1967.

M.Sani Zega, Bupati KDH TK II Nias  dari Tahun 1967 s/d 1975.

Dalmend, Bupati KDH Kabupaten Nias  dari Tahun 1975 s/d 1981.

Hanati Nazara,SH, Bupati KDH TK II Nias  dari Tahun 1981 s/d 1986.

S.M Mendrofa,SH, Bupati KDH TK II Nias  dari Tahun 1986 s/d 1991.

Drs. Tal Larosa, Bupati  Nias dari Tahun 1991 s/d 1996.

Drs. H.Zakharia Y.Lafau,Bupati Nias  dari Tahun 1996 s/d 2001.

Binahati B. Baeha,SH, Bupati Nias  dari Tahun 2001 s/d 2011.

Drs Sokhiatulo Laoli, MM, Bupati Nias  dari Tahun 2011 sampai sekarang.

Dan 3 Orang Wakil Bupati Nias yakni:

Agus H Mendrofa, Wakil Bupati Nias  dari Tahun 2001 s/d 2006.

Temazaro Harefa, Wakil Bupati Nias  dari Tahun 2006 s/d 2011.

Arosokhi Waruwu, SH, MH,Wakil Bupati Nias  dari Tahun 2011 sampai sekarang.

Penyelenggaraan Pemerintah daerah kabupaten Nias  mengalami dinamika yang signifikan dengan terbentuknya daerah otonom baru yang  terdiri dari : Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003,  Kabupaten Nias Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahu n 2008, Kabupaten Nias Barat berdasarkan Undang-Undang  Nomor 46 Tahun 2008, Kota Gunungsitoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Kondisi saat ini, pasca pembentukan Daerah Otonom baru tersebut, secara administratif pemerintahan Kabupaten Nias  terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 170 (seratus tujuh puluh) desa, dan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2016, Ibukota Kabupaten Nias  dipindahkan dari wilayah Kota Gunungsitoli kewilayah Kecamatan Gido.

Dan tepatnya pada tanggal 04 Desember 2019, Kabupaten Nias  berusia 149 Tahun , Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias tahun 2019  merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019, DaTa’osara’o Zondra Wangehaogo Banuada ajak Pemerintah Kabupaten Nias.

(Sumber : Kadis Kominfo Kabupaten Nias) Tim.

21 November 2019

Suara Nias

Sah, APBD Nias Selatan 2020 Rp 1,5 Triliun

SuaraNias.Com, Nias Selatan - Ranperda APBD Nias Selatan tahun anggaran 2020 disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) melalui sidang paripurna DPRD Nias Selatan bersama Pemkab Nias Selatan, Kamis (21/11/2019). Sembilan fraksi di DPRD Nias Selatan menyetujui APBD Nias Selatan 2020 sebesar Rp 1,5 triliun lebih, dengan beberapa catatan penting.


Beberapa catatan yang disampaikan fraksi kepada Pemkab Nias Selatan, di antaranya meminta agar tidak mengubah sepihak setiap hasil kesepakatan yang telah disepakati di tingkat Komisi dan Badan Anggaran. Apabila ada perubahan sepihak maka fraksi tidak akan bertanggung jawab. Hal itu disampikan Ketua Fraksi Nasdem, Sokhiwanolo Waruwu dan Ketua Fraksi Golkar, Aldika Wau.

Fraksi Nasdem juga mendukung pembangunan Bandara Silambo. Sementara Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemkab Nias Selatan dalam penataan Kota Telukdalam yang disampaikan oleh Kristian Laia. Dan beberapa catatan lainnya dalam hal penyerapan anggaran secara maksimal serta memperioritaskan pelaksanaan fisik terutama dengan proyek-proyek pagu anggaran yang lebih besar.

Ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa, mengatakan, rapat paripurna penetapan Ranperda APBD menjadi Perda telah memenuhi korum. Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha, mengucapkan terima kasih atas kontribusi DPRD dalam pembahasan Ranperda APBD 2020 hingga ditetapkan menjadi Perda.

Atas hasil pembahasan dan kerja sama yang baik, Hilarius Duha, mengatakan, pemda bersama dengan DPRD dapat mewujudkan masyarakat Nias Selatan yang maju, sehat dan cerdas.

17 Juli 2019

Suara Nias

Pemkab Nisel Pertama Kali Raih Opini WDP dari BPK RI Perwakilan Sumut

SuaraNias.Com, Medan - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara (Sumut) memberikan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan (Nisel) tahun 2018. Penyerahan Predikat opini WDP untuk Pemkab Nisel.

Di hadiri : Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita, Plt. Sekda Ikhtiar Duha, Sekwan Nisel Firman Giawa, Sekdin Inspektorat Drs. Sawato Lombu, Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD Nisel Yaatulo Warae, Kabid Aset Yursen  A. Laia, Kasubbid Pelaporan Belanja, Serius Gulo, Kasubbid Pentausahaan Aset Heppy Santurius Laia.

Pemkab Nisel baru pertama kali berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI mengenai  Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Nias Selatan Tahun Anggaran 2018.

Predikat WDP tersebut diberikan kepada Pemkab Nisel terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.

Penyerahan tersebut sesuai amanat  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Nisel mendapat predikat WDP.

Bupati Nisel Hilarius Duha saat di konfirmasi melalui sambungan Telepon Seluler, Rabu, (17/07/2019) membenarkan jika LKPD Nisel TA. 2018 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Benar, kita sudah terima tadi Rabu 17/07/2019) LHP BPK RI tentang LKPD Nisel TA.2018  di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut dengan opini WDP, ujarnya.

Menurut dia, alasan LKPD Nisel TA.2018 mendapatkan WDP lantaran adanya peningkatan penataan dan pengelolaan keuangan yang semakin baik.

“Penataan dan  pengelolaan keuangan kita untuk Tahun Anggaran 2018 sudah ada peningkatan. penataan dan pengelolaan dimaksud yakni mulai dari  penataan administrasi, perencanaan keuangan, keteraturan, pelaksanaan, realisasi, pelaporan keuangan dan penataan aset daerah merupakan kriteria untuk mendapatkan opini WDP.  Jadi itulah sebabnya kita mendapatkan opini WDP dari BPK RI,” tandasnya.

Kata dia, dari LHP BPK RI  tentang LKPD Nisel mulai Tahun 2004 hingga Tahun 2017, LKPD Nisel selalu mendapatkan Disclaimer karena penataan dan pengelolaan keuangan belum tertata dengan baik.

“Keberhasilan Pemkab Nisel untuk mendapatkan opini WDP dari BPK RI itu bukan keberhasilan Pemkab Nisel semata namun ini semua merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Nisel,” katanya.

Tak hanya itu, keberhasilan ini juga, sambung dia, berkat  dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada di Nisel termasuk di dalamnya dukungan dari pihak DPRD Nisel, Tokoh Masyarakat, OPD maupun stakholder lain termasuk para teman-teman wartawan yang selalu memberi kritikan yang positif dan sifatnya membangun.

Pihaknya juga akan meningkatkan capaian penataan dan pengelolaan keuangan Daerah Nisel yang lebih baik lagi ke depan sehingga Daerah Nisel bisa mendapatkan opini WTP.

Penyerahan LHP BPK RI  tentang LKPD Nisel TA.2018 itu dilakukan Ketua BPK RI Perwakilan Sumut Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM, AK, CA kepada Bupati Nisel Hilarius Duha di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut pada, Rabu (17/07/2019).

Bupati Nisel, Hilarius mengatakan banyak terimakasih kepada semua pihak atas kerjasamanya selama ini, termasuk legislatif.

"Hasil pemeriksaan Tahun 2018 kita dapat opini WDP,  semoga tahun berikutnya kita bisa meraih WTP (wajar tanpa pengecualian),"kata Hilarius. 

11 Juni 2019

Suara Nias

23 Kabupaten/Kota di Sumut Gelar Pilkada Serentak Tahun 2020

SuaraNias.Com, Medan - Baru saja pesta demokrasi Pemilihan Umum berlalu, tak lama lagi pemilu serupa akan berlangsung. Bernama pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Yakni pemilihan bupati dan wali kota. Akan berlangsung tahun depan, 2020. Secara serentak. Namun waktu pastinya belum ditetapkan.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, terdapat 23 kabupaten/kota di Sumut yang selenggarakan Pilkada secara serentak tahun depan. Pilkada dimaksud adalah tahap IV sejak pertama kali pilkada serentak dilaksanakan pada 2015.

"Semua kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada 2015, itulah yang menyelenggarakan tahun depan," ujar komisioner divisi teknis KPU Sumut, Benget Silitonga, kepada media, selasa (11/6/2019).

Di antara kepala daerah di 23 kabupaten/kota tersebut terdapat beberapa yang baru menjabat satu periode. Kemungkinan mereka akan kembali maju sebagai calon. Misalnya, Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian, Bupati Samosir, Rapidin Simbolon.

Sejauh ini belum dapat diperkirakan kapan tahapan Pilkada serentak 2020 dimulai. Kemungkinan bulan September.

Selengkapnya daftar 23 kabupaten/kota yang mengelar Pilkada Serentak tahap IV di Sumatera Utara tahun 2020:

1. Kota Binjai

2. Kota Medan

3. Kabupaten Serdang Bedagai

4. Kota Pematang Siantar

5. Kabupaten Simalungun

6. Kabupaten Asahan

7. Kota Tanjung Balai

8. Kabupaten Karo

9. Kabupaten Pakpak Bharat

10. Kabupaten Labuhanbatu Utara

11. Kabupaten Labuhanbatu

12. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

13. Kabupaten Toba Samosir

14. Kabupaten Samosir

15. Kabupaten Humbang Hasundutan

16. Kota Sibolga

17. Kabupaten Mandailing Natal

18. Kabupaten Tapanuli Selatan

19. Kota Gunung Sitoli

20. Kabupaten Nias

21. Kabupaten Nias Selatan

22. Kabupaten Nias Barat

23. Kabupaten Nias Utara

04 Juni 2019

Suara Nias

Frank: Nias Selatan Butuh Pimpinan Yang Visioner

Frank sebelah kiri yang sedang angkat tangan
SuaraNias.Com, Jakarta - Gaduhnya pelaksanaan pemilu di Nias Selatan belum lama ini membuat beberapa tokoh dispora Nias Selatan  khususnya yang ada Jabodetabek, salah satunya tokoh muda nias selatan bernama Fransiskus Faozisökhi Laia atau yang akrab disapa Frank menurutnya bahwa seharusnya penyelenggara belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya jangan malahan Nias Selatan yang dulunya berada dalam zona merah justru sekarang ini justru lebih parah dan layak disebut zona hitam.

Bagaimana mungkin terjadinya keterlambatan logistik yang cuma jaraknya hanya 10 km dari kantor KPU Nias Selatan, untuk itu saya berharap walaupun pemilu telah usai bahkan sudah di umumkan pemenang legislative baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di pusat, kita berharap agar hal ini tetap di proses oleh pihak-pihak yang berkewenangan, saya beri dukungan kepada Bawaslu Nias Selatan untuk terus tindaklanjutin hal ini agar ke depannya menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

Melihat kondisi ini, maka diharapkan Nias Selatan ke depannya agar tidak lagi asal-asalan dalam memilih pemimpin, harus bijak supaya nias selatan bisa melangkah lebih maju, sebenarnya kita bisa lakukan banyak hal untuk membawa kesejahtreraan bagi masyarakat Nias Selatan asalkan pempimpinnya mau memikirkan nasib masyarakat yang dipimpinnya dan pemimpin itu sudah selesai dengan dirinya sendiri artinya secara financial dia sudah lebih dari cukup sehingga ketika nanti di percayakan oleh masyarakat tidak lagi disibukkan dengan hal-hal remeh temeh terlebih sampai kepikiran untuk membangun pundi-pundi kekayaan pribadi, tambah frank.

Saya secara pribadi dengan tegas apabila dibutuhkan siap untuk mencalonkan diri, melihat kondisi Nias Selatan akhir-akhir ini memang dibutuhkan pemimpin yang visioner dan mampu membawa kondisi Nias Selatan keluar dari keterpurukkan selama ini, ketika nanti dipercayakan oleh masyarakat Nias Selatan saya akan gunakan jaringan selama ini yang sudah saya bangun, kita akan bangkitkan perekonomian masyarakat Nias Selatan melalui sumber daya alam kita yang selama ini diabaikan salah satunya Nias Selatan dikenal sebagai daerah tujuan wisata, namun wisatawan mancanegara kita bisa hitung setiap tahun berapa kunjungannya kesana.  Makanya kita harus siapkan segala infrastruktur termasuk akomodasi dan ini apabila dikeloa dengan baik percayalah dalam tiga tahun yang akan datang Nias Selatan bisa bersaing dengan daerah lain, tegas frank mengakhiri pembicaraan.