SuaraNias.Com, CIKUNIR — Tim Teknis BPP-PKN memulai penyusunan draf cetak biru pembangunan kepulauan Nias 30 tahun ke depan (2018-2048), Senin (1/5/2018), di kediaman salah satu putra Nias di Cikunir, Jatibening, Bekasi.
Hadir dalam acara itu Ketua Umum BPP-PKN Mayjen TNI (Purn) Drs Christian Zebua, MM; Fönaziduhu Marundrury (tuan rumah), Fönali Lahagu (Ketua Tim Teknis), Saroziduhu Zebua, Esther Gloria N Telaumbanua, Bazatogu Hia, Prof Dr Arwin Zebua, Marinus Waruwu, Otniel Lizaro Waruwu, Jupiter Gulö, Effendi Zebua, Tobias Duha.
“Pembuatan draf cetak biru ini sangat kita perlukan untuk menjadi bahan bagi Kepulauan Nias meyakinkan pemerintahan pusat bahwa Kepulauan Nias sangat siap menjadi sebuah daerah otonomi baru. Arah pembangunan Nias akan diuraikan secara rinci lewat draf cetak biru ini,” ujar Christian Zebua.
Christian menyampaikan apresiasi kepada putra-putri terbaik Nias, dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, yang telah mau secara sukarela memberikan waktu, tenaga, bahkan materi untuk menyumbangkan pemikiran untuk mempersiapkan arah pembangunan kepulauan Nias.
Fönaziduhu Marundrury menyambut baik gagasan dan terobosan yang dilakukan oleh BPP-PKN. Pemikiran-pemikiran yang datang dari para intelektual Nias ini untuk membangun daerahnya perlu sekali dihimpun dan menjadi sebuah cetak biru yang tentu disesuaikan dengan kondisi riel di kepulauan Nias. “Kita percaya bahwa kolaborasi yang dilakukan ini akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masa depan kepulauan Nias,” ujar Fönaziduhu.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Teknis BPP-PKN Fönali Lahagu didampingi Sekretaris Tim Otniel Lizaro Waruwu membeberkan hal-hal yang sudah dilakukan selama ini, salah satunya tim telah menyusun kerangka acuan kerja (KAK).
“Pertemuan hari ini adalah membahas KAK dan menyepakati format draf cetak biru. Setelah itu, tim akan dibagi per kelompok kerja sehingga bisa bekerja secara paralel dan menghasilkan sebuah draf yang kemudian akan diplenokan,” ujar Fönali.
Langkah selanjutnya, setiap kelompok kerja akan melakukan pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan di Kepulauan Nias, terutama setiap badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) guna menyesuaikan draf cetak biru ini dengan kondisi di Kepulauan Nias.
Sumber: bpp-pkn.id
.jpeg)
